Home Berita Suka Cita Kelompok Tani Hutan di Ngraho Terima Sertifikat Tanah

Suka Cita Kelompok Tani Hutan di Ngraho Terima Sertifikat Tanah

104
2

luwihaji-bjn.desa.id,(22/3) – Kamis, (22/3) Ratusan anggota kelompok tani se-Kecamatan Ngraho, Bojonegoro, Jawa Timur menerima sertifikat hak garap lahan hutan di Balai Desa Luwihaji. Sertifikat yang berasal dari Kementerian Perhutanan Sosial itu untuk pengembangan tanaman guna mendukung kesejahteraan kelompok tani kawasan pinggir hutan.

Penyerahan Surat Keputusan Ikatan Petani Hutan Perhutanan Sosial (SK-IPHPS) diterima oleh sejumlah anggota kelompok yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo . Para anggota kelompok tani tersebut, tidak hanya berasal dari Desa Luwihaji, tetapi juga dari desa lain. Seperti Desa Sumberagung dan Desa Sugihwaras, yang tergabung jadi satu dengan Kelompok Tani Hutan Bendo Rejo.

Acara yang digelar pada pagi ini di mulai pukul 09.30 dan di hadiri juga oleh beberapa tamu undangan dari berbagai instansi antara lain Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kab.Bojonegoro, Administrator Perhutani KPH Padangan, Camat Ngraho, Kapolsek Ngraho, Danramil Ngraho, Kades Se-Kecamatan Ngraho, serta Perangkat Desa Luwihaji Kec.Ngraho kab.Bojonegoro.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Kelompok Tani Bendo Rejo, Redi merasa bahagia karena yang dinanti selama ini dapat terealisasi. Karena selama ini anggota kelompok mengharapkan sertifikat segera diterima. “Akhirnya, hari yang di tunggu-tunggu datang juga,” ujarnya kepada Luwihaji-bjn.desa.id.

Anggota Kelompok Tani Bendo Rejo menerima sertifikat perhutanan sosial kawasan hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan, Bojonegoro, Kamis (22/3). Foto:Elly

Sebelumnya, tepatnya pada 9 Maret 2018, 11 bus rombongan kelompok tani hutan Bendo Rejo Keamatan Ngraho, Bojonegoro,Jawa Timur menghadiri penyerahan SK-IPHPS PS-39-2017. Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis di Kabupaten Tuban yang di terimakan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Dengan diterimanya sertifikat hak garap lahan hutan ini, diharapkan anggota kelompok tani dapat menggarap lahan yang sebelumnya menjadi kewenangan Perhutani. Dimana tiap orang memperoleh hak garap kurang lebih seluas 1 hektare dari total luas lahan 823 hektare. Hal tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan PS-39 Tahun 2017. (*herlin/foto:elly/webdes)

SHARE

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here